Batam, ZonaBatam.com - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/8/2025). Kegiatan tersebut membahas pengawasan Kemendagri terhadap kabupaten/kota terkait peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Rapat berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti langsung dari Ruang Rapat Lantai 5, Kantor Wali Kota Batam. Wali Kota tampak didampingi jajaran pejabat Pemko Batam untuk menyimak arahan serta materi yang disampaikan.
Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai upaya meningkatkan kemandirian pembangunan. Hal ini dinilai penting agar daerah mampu lebih optimal dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki.
Rapat kerja tersebut juga diikuti oleh seluruh kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Setiap daerah diberi ruang untuk menyampaikan pandangan maupun kendala yang dihadapi terkait upaya meningkatkan kemandirian fiskal.
Menurut arahan Kemendagri, kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dengan demikian, daerah diharapkan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, tetapi mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wali Kota Batam menyampaikan komitmen Pemko Batam dalam mendukung program penguatan fiskal tersebut. Ia menekankan bahwa Batam terus berupaya menggali potensi sektor unggulan, memperluas basis pajak daerah, serta melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Batam memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari industri, perdagangan, hingga pariwisata. Potensi ini akan terus kami kelola secara optimal agar Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat dan mampu menopang pembangunan secara berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Tujuannya agar kemandirian fiskal daerah semakin terwujud dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
COMMENTS